hukumlingkungan hidup di Indonesia. Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Hak Gugat, Tanggung Jawab Mutlak, Biaya Pemulihan Abstract In the environmental enforcement approach civil right to sue the plaintiff not only suffered material losses but can also be harmed by the destruction of the environment in the vicinity of his residence.
13 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 14. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disingkat BRGM adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 15. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madyaDalamhal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas
kesalahanpada delik-delik lingkungan hidup. Disamping itu juga mengingat korban dampak kejahatan di bidang kehutanan ini secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, akan tetapi juga modal manusia dan modal sosial yang sangat besar, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. 7 3. Vicarious Liability Vicarious liability adalah
lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. 4. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 5. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayahPengangguranpun terjadi di manamana. Pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak terjadi secara signifikan. Di bidang lingkungan hidup, uang pelicin turut bermain dalam birokrasi pemerintahan. Akibatnya, praktik illegal logging terjadi di mana-mana secara bebas. Hal ini juga terjadi di bidang kelautan, yang menyebabkan maraknya illegal fishing.
81orULf.